Seputar Asia Tenggara: Menengok Kondisi Myanmar di Bawah Rezim Junta Militer

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mendapat sorotan dari dunia internasional. Selain karena tragedi muslim Rohingnya beberapa waktu yang lalu, Myanmar menjadi terkenal karena kehidupan warganya yang berada dalam kungkungan sebuah elite militer yang disebut Junta Militer yang begitu kuat mencengkram Myanmar selama puluhan tahun.

Sebelumnya, negara Myanmar bernama Burma. Hal ini disebabkan sebagian besar mayoritas masyarakat Myanmar merupakan keturunan dari Suku Burma.    Tetapi pada 1989, nama Burma diganti. Nama resmi baru negara itu adalah Republic of The Union of Myanmar. Pihak militer yang telah memerintah sejak kudeta 1962, mengubah nama negara itu menjadi bahasa inggris, setahun setelah berkembangnya protes atas pemerintahan militer dan setahun sebelum pemilu terakhir.

Secara astronomis, negara ini terletak pada 11 LU- 28 LU dan 92 BT- 101 BT. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara myanmar memiliki iklim tropis seperti halnya Indonesia.

Secara geografis negara myanmar berbatasan langsung dengan daratan China di sebelah utara dan daratan Laos dan Thailand di sebelah timur, serta India di sebelah barat. Sedangkan batas laut dapat dijumpai di sebelah selatan (yaitu berbatasan dengan Laut Andaman), dan Teluk Benggala di sebelah barat.

Myanmar membentang dari utara ke selatan. Wilayah tersebut terbagi menjadi empat wilayah yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, wilayah dataran rendah dan plato. Wilayah utara relatif sempit lalu makin meluas di bagian tengah kemudian menyempit lagi di bagian selatan. Lihat peta!

Bagian utara Myanmar berupa rangkaian Pegunungan Kurmon. Bagian tengah adalaha dataran rendah yang memanjang sekitar 320 km dan memotong delta di Sungai Irawadi (2092 km). Sedangkan di bagian timur berupa dataran tinggi yaitu sebuah plato yang dihuni oleh suku Shan yang menjadi batas alam langsung dengan daratan Thailand.

Di bagian barat dapat dijumpai rangkaian pegunungan yang terdiri dari Pegunungan Patkai, Pegunungan Chin, dan Pegunungan Arakan Yoma. Pegunungan Arakan Yoma merupakan batas alam Myanmar dengan beberapa negara Asia Selatan diantaranya India. Gunung Hkakabo Razi setinggi 5878 m adalah puncak tertinggi yang menjadi batas utara dengan Vietnam dan langsung ke China.

Dengan keadaan alam yang dikelilingi oleh pegunungan seperti itu, maka Myanmar seolah- olah terisolasi, atau bahkan mengisolasikan diri, dari pengaruh asing yang mereka anggap akan menghancurkan peradaban asli Myanmar.

Label terisolasi ini makin menghangat ketika pemberitaan media dan literatur barat banyak sekali yang menyebut Myanmar menjalankan politik isolasionis. Negeri, rezim, junta Myanmar seolah terisolasi atau mengisolasikan diri dari sentuhan luar, pengaruh luar atau dinamika asing. Hal ini pastilah akan dianggap konyol oleh negara- negara lainnya, apakah mungkin di zaman seperti sekarang ini, di saat semua aspek antarnegara terkait erat satu sama lain, masih ada negeri yang berani untuk mengurung dirinya dan berusaha “tampil beda”?

Terkait perilaku manusia, isolasi kerap kali ditujukan pada orang yang berkecenderungan atau bekerja terisolasi. Istilah ini pertama kali digunakan tahun 1860, terkait politik isolasi Amerika. Isolasionisme merujuk pada suatu kebijakan nasional yang absen dari hubungan ekonomi maupun politik negara- negara lain.

Isolasionisme menegaskan sikap yang tak mau intervensi, baik terhadap militer maupun politik mancanegara. Tak mau ikut perang, ataupun tak mau mengirim serdadu ke negeri lain yang sedang membutuhkan. Secara sederhana, praktek politik ini tak akan mau pusing dan ambil bagian dari apa yang tengah terjadi di dunia internasioanl, ataupun sebaliknya, juga tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya sebab urusan domestik cukup diserahkan kepada pihak masing- masing.

Tapi kembali lagi kepada pokok permasalahan sebelumnya, apakah mungkin suatu negara menerapkan sistem isolasi, terlebih lagi yang bersifat absolut? Coba fikirkan, bagaimana mungkin Myanmar mendeklarasikan dirinya sebagai negara isolasionisme sedangkan ia sendiri merupakan salah satu negara anggota ASEAN? Belum lagi pada kenyataannya, dapat kita lihat bahwa Myanmar banyak didikte oleh pihak- pihak besar yang memiliki kepentingan seperti Cina, Tiongkok, Amerika Serikat, bahkan India sendiri juga ikut memprovokasi Junta Militer yang berada dalam tubuh Myanmar.

Bisa jadi, politik isolasi yang sekarang santer terdengar hanyalah siasat. Hal tersebut dijadikan tameng untuk menutupi dosa internal yang melumuri sekujur tubuh, supaya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi di Myanmar tidak mampu diutak- atik oleh pihak asing.

Tahun 1988, Junta memerintahkan serangan brutal yang memberangus deo mahasiswa yang membunuh tiga ribu orang.

Istilah Junta Militer sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti dwwan militer. Menurut Oxford Concise Dictionary of Politics, Junta mengacu pada abad 16 ketika komite konsultasi pemerintah yang dijabat oleh para jenderal. Pada era modern sekarang ini, istilah istilah junta lebih mengarah kepada dewan militer yang menguasai suatu negara menyusul kudeta, sesaat sebelum konstitusi yang baru berlaku. Di Amerika Latin, biasanya junta diketuai oleh Panglima Angkatan Bersenjata yang membawahi ketiga angkatan yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Hal ini juga berlaku di Thailand dan Pakistan yang baru- baru ini terjadi pengambilan kekuasaan beserta kudeta.

Dunia menyaksikan aksi yang dimotori para biksu dan aktivis Gerakan 88 pada September 2007. Gerakan itu sendiri ditumpas dengan tindakan represif junta militer. Menurut pengakuan resmi junta militer, setidaknya 15 orang tewas, termasuk biksu dan seorang wartawan asal Jepang.

Di lain pihak, para aktivis percaya, lebih dari 70 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Ratusan, bahkan ribuan, biksu ditangkap dan ditahan di beberapa kampus dan biara. Apa yang terjadi di Myanmar ini menimbulkan kemarahan dunia. Aksi solidaritas dan dukungan terhadap perubahan politik Myanmar diselenggarakan di kota- kota di seluruh dunia, dari Oslo sampai Solo, termasuk di dalamnya kota jakarta.

Sejak militer berkuasa pada tahun 1962, setidaknya telah terjadi tiga pembantaian dan penangkapan besar- besaran terhadap para aktivis yang pro-demokrasi.

Pertama, aksi up- rising pada 8 Agustus 1988 (atau yang lebih dikenal dengan aksi 888). Dalam aksi ini, diduga pihak militer telah menewaskan lebih dari 3.000 mahasiswa.

Kedua, usai partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung Suu Kyi memenangkan secara mutlak pemilu 1990, junta melakukan penangkapan terhadap mahasiswa, aktivis, bahkan anggota parlemen terpilih. Ribuan aktivis terpenjara, dan banyak yang tewas dalam penjara yang kondisinya sangat buruk.

Ketiga, aksi September 2007 yang dipelopori para biksu, yang disusul oleh kenaikan BBM sebesar 500 %. Selain biksu, ada juga sejumlah organisasi massa dan mahasiswa yang turut berpartisipasi. Mereka tergabung ke dalam sebuah kelompok besar yang diberi nama Mahasiswa Generasi 88. Beberapa orang yang aktif dalam organisasi itu pernah terlibat dalam aksi unjuk rasa besar- besaran pada 1988. Organisasi yang bergabung dalam Mahasiswa Generasi 88 ini antara lain All Burma Students Democratic Front (ABSDF), Democratic People for a New Society (DPNS), National League for Democracy (Liberated Area) atau NLD-LA, National Coalition Goverment of the Union of Burma (NCGUB), Arakan Liberation Party (ALP), Federation of Trade Union- Burma (FTUB), dan Democratic Alliance of Buma (DAB).

Mengapa reaksi dunia begitu keras terhadap penguasa Burma, sehingga aksi solidaritas merata di seluruh belahan dunia? Sebenarnya tak sulit untuk menjawab dua pertanyaan diatas.

Peristiwa demo 2007 yang dilakukan oleh para biksu dan aktivis dapat disaksikan langsung oleh jutaan pemirsa di berbagai penjuru dunia.sedangkan peristiwa 1988 baru tersiar dalam bentuk foto dan tayangan video dalam hitungan hari, bulan, bahkan beberapa tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Dan hampir mustahil untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi ketika mata- mata pemerintaha terus berkeliaran di mana- mana. Pengawasan yang ketat terhadap media massa terus dilakukan oleh junta militer. Bahkan hingga kini, wartawan, terutama wartawan asing, sangat sulit untuk bsa mencari berita di negara yang mungkin patut dijuluki sebagai negara yang paling tertutup di dunia itu.

Namun, berkat teknologi, kini warga kota Rangoon bisa menjadi wartawan. Mereka menjadi citizen journalist yang melaporkan secara langsung peristiwa yang terjadi dilapangan, baik itu dalam bentuk video, atau foto, kepada jaringan berita internasionalseperti CNN dan BBC.

Laporan warga juga disebarluaskan oleh Democratic Voice of Burma (DVB) yang berada di Oslo, Norwegia. Jaringan berita yang dibawa oleh para pelarian dari Burma kini menjadi suatu jaringan berita bagi jutaan warga Burma di luar negeri, menjadi jaringan berita internasional.

Menurut Pemimpin Redaksi DVB, Aye Chan Naing, jaringan berita yang didirikan tahun 1992 itu memperoleh foto dan video secara langsung tentang situasi di Myanmar. Gambar- gambar dramatis tentang bentrokan aparat dan pengunjuk rasa dikirim melalui email oleh warga dan aktivis yang berada di dalam negeri.

Vincent Brossel, Direktur Desk Asia Organisation Reporters Without Borders, mengatakan bahwa junta militer di Myanmar mulai mengendus- endus cara- cara para aktivis dan berusaha keras mencegah aliran berita dari dalam negeri. Mereka melakukannya dengan cara memperlamabt koneksi internet dan mematikan pelayanan telepon seluler. Juta militer Myanmar sudah tidak bisa lagi membendung arus informasi dari dalam negeri ke seluruh penjuru dunia. Sudah tidak ada lagi yang dapat ditutpi di era informasi seperti sekarang ini, termasuk perilaku otoriter penguasa.

Junta militer tak tinggal diam. Mereka lalu merusak kabel bawah air utnuk menghentikan jaringan internet. Kemudian mereka menuduh media asing menerbitkan kebohongan soal penumpasan aksi prote anti junta. “Media barat tertentu dan antipemerintah menyiarkan berita utama dan berita yang menyimpang guna mendorong protes massa”, tulis media cetak pemerintah, New Light of Myanmar, ditajuknya.

The New Light Myanmar merupakan salah satu media massa yang ada di Myanmar. Media ini didera masalah citra mereka yang selam ini dikenal sebagai corong pemerintah. Didirikan oleh pemerintahan junta militer pada 1993 silam, media ini sempat menggambarakan tokoh Aung San Suu Kyi sebagai seorang yang terobsesi pada nafsu dan mistis.

Media ini terus- menerus membela para jenderal pemerintah Myanmar ketika junta militer masih memegang tampuk kekuasaan. Mereka pun menutup- nutupi yang dipenuhi oleh kemiskinan dan terintimidasi oleh pihak junta. Bahkan media ini sempat dijuluki “The New Lies of Myanmar” ataua “Kebohongan Baru Myanmar”.

Namun kini, dengan berakhirnya junta myanmar, The New Light of Myanmar pun berubah pula. Dengan berkuasanya kalangan reformis, corong pemerintahan junta militer ini pun terus berbenah dan mulai membuka diri pada media asing yang datang berkunjung.

Hingga saat ini, The New Light of Myanmar menjadi media berbahasa inggris satu- satunya di negeri terssebut. Tetapi, dengan gelombang keterbukaan yang baru, diperkirakan akan abanyak lagi media baru yang bermunculan.

Selain dilumpuhkannya jaringan internet, junta juga memberangus sejumlah media cetak yang dianggap vokal. Langkah yang diambil ini tak hanya merupakan usaha untuk menghentikan merebaknya pro-demokrasi di luar negeri, namun juga merupakan upaya membendung aspirasi dari dalam negeri.

Tekanan tak hanya diberikan kepada pihak wartawan atau jurnalis, namun juga ditujukan kepada pihak penerbit surat kabar swasta. Sembilan surat kabar mingguan ditutup di Rangoon. Selain karena dipaksa militer, juga karena jaringan distribusi menjadi lumpuh yang disebabkan oleh kerusuhan.

Kebrutalan militer Myanmar tak terhenti sampai disitu. Selain merusak jaringan dan penyediaan warung internet, junta juga memerintahkan tentara untuk secara khsusus memukul dan merampas siapa saja yang membawa kamera video atau telepon seluker berkamera ditengah aksi brutal tentara yang tengah menghalau para pemrotes. Wartawan kantor berita APF Jepang, Kenji Nagai, yang tewas saat mengambil gambar aksi brutal junta merupakan korban dari sikap militer yang memukul siapa saja yang membawa kamera video. Nagai tewas dengan luka tembak menembus bagian bawah dada.

Dan hingga kini ekuasaan Junta terus bertahan. Dunia internasional tak kuasa untuk menghentikan kekejaman Junta. Puluhan ribu biksu yang aktif berpawai ke jalan- jalan dan memusat di Shwedagon Pagoda, berdoa untuk keselamatan rakyat yang dihimpit derita ekonomi.

Pemimpin Junta, Jenderal Than Shwe, loyalisnya Ne Wiin sampai sekarang juga tidak mundur dan masih mampu mempertahankan kekuasaannya. Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian yang partainya memenangkan pemilu 1990, malah diserang propaganda hitam. Suu Kyi tak berkuasa karena tidak memiliki pengalaman militer.

Myanmar berpenduduk 50 juta jiwa dulunya merupakan negeri yang sejahtera. Nama negeri ini sempat bertinta emas sebagai lumbung beras dan termasuk salah satu negeri paling subur di Asia Tenggara. Demokrasinya pun maju sejak kemerdekaannya pada 1948 hingga pada tahun 1962 .

Dibawah pimpina Jenderal Than Shwe, saat ini pemerintah Myanmar tercatat sebagai rezim yang paling tertutup di dunia. Berita dan informasi mengenai Myanmar sangat terbatas sehingga negeri ini semakin jauh dari pemberitaan nasional. Berita yang muncul di Myanmar, lebih banyak, adalah mengenai isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan militer Myanmar selama puluhan tahun seperti yang telah dijabarkan diatas.

Apa yang telah dilakukan oleh Junta tersebut tentu terpengaruh kuat oleh sistem politik dalam negeri di Myanmar. Dapat dipahami bahwa telah terjadi perubahan identitas nasional dari rezim non- demokratis menuju rezim demokratis. Perubahan ini juga tidak terlepas dari pembentukan pemerintahan baru Myanmar yang secara praktis mengakhiri kepemimpinan militer selama kurang lebih 50 tahun yang dikenal militeristik- non demokratik. Reformasi politik di Myanmar sendiri dilakukan atas kehendak pihak elit politik Myanmar tanpa sedikit pun terpengaruh oleh mass national public (masyarakat dalam negeri). Perubahan ini merupakan sebuah titik tolak dan determinan bagi pemerintah Myanmar sebagai bentuk respon atas pandangan dan tekanan masyarakat internasional selama ini.

Ide dan identitas nasional yang telah terbentuk ini mengubaha pemahaman dan sudut pandang pemerintah Myanmar terkait demokrasi. Perubahan ini juga merupakan desakan massif dari dalam tubuh negara Myanamar itu sendiri yang sejak lama menginginkan adanya restrukturalisasi sistem pemeritahan Myanmar, yang diharapakan berubah ke dalam bentuk demokrasi.

Perubahan sistemik dalam tatanan politik dalam negeri Myanmar lebih dibentuk oleh adanya perubahan identitas dan kepentingan nasioanl sehingga membentuk struktur sosial masyarakat Myanmar. Struktur sosial dalam hal ini ialah adanya suatu kepahaman mengenai nilai- nilai demokrasi sebagai jalan keluar bagi masyarakat Myanmar untuk menyelesaikan segalam macam persoaln dalam negeri.

 Dan dibawah pemerintahan Thein Sein, yang diangkat menjadi presiden semenjak kemenangannya pada pemilu 2010, perubahan- perubahan besar terus terjadi. Mulai dari pembebasan tahanan politik, termasuk di dalamnya pemimpin oposisi partai demokrasi Aung San Suu Kyi, pelonggaran pengawasan terhadap media, serta menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kelompok pemberontak, hingga pembukaan diri Myanmar pada dunia internasional, yang salah satunya ditandai dengan kunjunagn Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, pada Desember 2011 silam.

Langkah penting lainnya ialah yang terjadi dalam pembukaan Myanmar terhadap politik internasional yang dilakukan pada awal tahun 2012 melalui pembebasan sejumlah 651 tahanan politik yang terdiri atas pelajar, pemimpin minoritas, pejuang demokrasi, dan tahanan lainnya yang telah mendekam di penjara sejak 2004 lalu. Pembebasan sejumlah tahanan politik ini tentu menjadi obat kekecewaan para aktifis politik yang tidak puas terhadap amnesti yang diberikan terhadap 32 tahanan politik yang diberikan pada hari kemerdekaan Myanmar, beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Myanmar sepenuhnay menyadari bahwa demokrasi harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang apik. Selama demokratisasi di Myanmar dianggap sebagai hal yang sesuai dengan prinsip- prinsip dasar pemerintahan di Myanmar.

Akibatnya, terjadi kemerosotan ekonomi yang signifikan sehingga memberikan dampak pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Myanmar. Tentu saja hal ini akan menguntungkan Myanmar karena di satu sisi mampu menarik investasi asing menanamkan modal di Myanmar demi membantu melakukan pembangunan nasional yang selama ini stagnan akibat sistem perekonomian yang tidak transparan. Bahkan, Uni Eropa sekalipun meminta Myanmar untuk melakukan reformasi struktural perekonomian demi mendukung sistem perdagangan pasar bebas.

Reformasi politik dan ekonomi yang dijalankan Myanmar perlu dipahami sepenuhnya sebagai bagian dari respon pemerintah atas paradigma masyarakat internasional yang selama ini secara besar- besaran menekan pemerintah Myanmar.

Namun, di satu sisi, reformasi ini dipandang sebagai kehendak dari pihak elit politik Myanmar, bukan sebaliknya, seperti yang terjadi di Indonesia.

Proses reformasi politik dan ekonomi di Myanmar ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh William Bloom dalam bukunya yang berjudul Personal Identity, National Identity, and International Relations, bahwa telah terjadi pergeseran atau perubahan identitas Myanmar dari pemerintahan yang militeristik- non demokratis menuju pemerintahan yang demokratis.

Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk akomodatif pemerintah Myanmar untuk memobilisasi identitas nasionalnya menuju masyarakat demokratis sebagai bentuk manipulasi atas pandangan masyarakat internasional atau lingkungan internasional atas negaranya.

Keberhasilan reformasi ini sangat terkait bagaiaman komitmen pemerintah Myanmar itu sendiri dalam implementasinya. Sejauh ini, pemerintah Myanmar telah melakukan reformasi secara bertahap sebagai pondasi dasar pembentukan pemerintahan yang demokratis di masa yang akan datang.

Keberhasilan ini juga akan memberikan manfaat bagi negara Myanmar dimana negara- negara berkaliber besar seperti Amerika Serikat beserta sekutunya ataupun China yang perlahan mulai menghapuskan sanksi internasional yang dirasa memberatkan Myanmar.

**